CAKRAONLINE.COM – Pada 3 Januari 2026, militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangkaian serangan terhadap target militer dan pemerintahan di Venezuela dalam operasi yang dikenal sebagai “Operation Absolute Resolve”. Operasi ini melibatkan pasukan khusus, dukungan udara, dan mobilisasi unit militer yang besar di sekitar wilayah Caracas dan sekitarnya, dengan tujuan utama menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Dalam pernyataannya, pihak AS menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil dan kedua tokoh tersebut telah dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana di pengadilan federal AS, termasuk tuduhan terkait narcoterrorism dari dakwaan sebelumnya yang sudah ada sejak 2020.

Beberapa laporan juga menunjukkan kerusakan struktur militer di Venezuela dan adanya sejumlah korban tewas dalam operasi, termasuk di antara anggota militer sekutu, dengan angka klaim lebih dari 80 orang menurut pejabat Venezuela dan Kuba.

Alasan dan Justifikasi AS

Pemerintahan AS, melalui pejabatnya termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menyatakan bahwa operasi ini bukanlah invasi klasik atau pendudukan, tetapi operasi penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan yang melibatkan pemimpin negara yang dituduh terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Rubio menyatakan bahwa operasi ini tidak membutuhkan persetujuan Kongres karena dilihat sebagai tindakan penegakan hukum, bukan perang berkepanjangan.

Presiden AS pada konferensi pers juga menyebut bahwa AS akan mengelola Venezuela sementara waktu untuk memfasilitasi transisi yang aman dan teratur, termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan minyak AS dalam infrastruktur energi Venezuela, meskipun komentar tersebut menuai beragam interpretasi.

Respon Venezuela dan Kepemimpinan Sementara

Pihak pemerintahan Venezuela mengecam operasi AS sebagai agresi militer dan pelanggaran kedaulatan, dengan Menteri Luar Negeri Venezuela menyatakan tindakan tersebut mengguncang stabilitas kawasan Amerika Latin dan menuntut klarifikasi serta penarikan operasi.

Setelah penangkapan Nicolás Maduro, Wakil Presiden Delcy Rodriguez diberi wewenang oleh MA dan militer Venezuela untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai presiden sementara. Rodriguez, politikus senior dari era sebelumnya, awalnya menolak legitimasi penangkapan tersebut tetapi kemudian menyuarakan keinginan untuk hubungan yang lebih seimbang dengan AS sambil menekankan penghormatan terhadap hukum internasional.

Namun, otoritas konstitusional dan legitimasi kepemimpinan Rodriguez masih diperdebatkan mengingat konteks luar biasa saat ini dan keterbatasan konstitusi Venezuela terkait masalah jabat