JAKARTA, CAKRAONLINE.COM — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia menekankan perlunya peran investasi swasta untuk mempercepat pemulihan daya beli masyarakat dan menjaga laju ekspansi ekonomi nasional.

“Pemerintah perlu memperluas penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada proyek-proyek yang memungkinkan. Investasi swasta merupakan salah satu kunci penting yang harus terus diperkuat,” ujar Said dalam keterangan pers, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, pembahasan awal postur RAPBN 2026 telah selesai dibahas Banggar DPR dan pemerintah pada Juli 2025. Hasil kesepakatan itu menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus. Dari pembahasan tersebut, pendapatan negara diproyeksikan berada di kisaran Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun.

Belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.800–Rp 3.820 triliun dengan defisit 2,53 persen PDB, atau sekitar Rp 706 triliun. Said memperkirakan pemerintah cenderung mengajukan usulan pada batas atas. Postur ini lebih tinggi dibanding proyeksi APBN 2025, yang mencatat pendapatan Rp 2.865,5 triliun dan belanja Rp 3.527,5 triliun, dengan defisit Rp 662 triliun atau 2,78 persen PDB.

Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa target pendapatan dan belanja yang meningkat akan menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut diperberat oleh penyesuaian dunia usaha terhadap kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, serta konflik geopolitik yang belum mereda. Di dalam negeri, pemulihan daya beli masyarakat juga belum optimal, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Said menambahkan, pemerintah harus menutup potensi berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN, sekitar Rp 80 triliun, akibat revisi UU BUMN yang membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Meski demikian, ia optimistis RAPBN 2026 menjadi modal penting untuk memulihkan daya beli dan memperluas pasar ekspor. Ia mendorong diversifikasi tujuan ekspor agar tidak bergantung pada negara mitra tradisional.

Selain itu, RAPBN 2026 juga menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam merealisasikan program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Said menilai, meski menantang, keberhasilan program-program tersebut dapat menjadi “game changer” dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Sebanyak 54 persen angkatan kerja kita masih berpendidikan SMP ke bawah. Program ini penting untuk mengubah struktur demografi tenaga kerja menjadi lebih kompeten, sehingga mampu memanfaatkan peluang bahkan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Said kembali menekankan, pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Partisipasi aktif sektor swasta, menurutnya, mutlak dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.