Gowa, CAKRAONLINE.COM – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Gowa mengadakan Tudang Sipulung Seri II di Kantor KPU Gowa, Sabtu (30/8/2025).

Diskusi kali ini mengangkat tema “Membaca Dampak Kenaikan Pajak: Beban Masyarakat atau Investasi Masa Depan” dengan menghadirkan sejumlah tokoh dari KAHMI, HMI Cabang Gowa Raya, serta pejabat daerah.

Acara yang dipandu Sekretaris Umum MD KAHMI Gowa, Muhammad Fadhil, dibuka oleh Koordinator Presidium MD KAHMI Gowa, Jamaluddin Manda.

Ia menegaskan, forum ini merupakan langkah konkret untuk merespons isu-isu aktual sekaligus menyalurkan gagasan masyarakat.

“Khusus pada tema hari ini, kita ingin memberikan pemahaman agar masyarakat lebih tenang menyikapi kenaikan pajak, sekaligus mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak,” ungkapnya.

Direktur Perseroda Gowa, Ardiansyah Arsyad, yang tampil sebagai pembicara utama, menilai transparansi menjadi kunci penerimaan publik atas kebijakan pajak.

“Tanpa keterbukaan, pajak hanya akan dianggap sebagai beban. Pemerintah harus menjelaskan dengan jelas penggunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah tokoh turut memberi tanggapan, antara lain Ketua KPU Gowa Fitra Syahdanul, Dewan Pakar MD KAHMI Gowa Arfan S. Yusuf, Presidium MD KAHMI Gowa Muhammad Isra, serta Ketua Lembaga Hukum MD KAHMI Gowa, Muhammad Dahlan.

Fitra menekankan pentingnya forum publik sebagai ruang dialog agar kebijakan tidak menjauh dari kebutuhan dasar rakyat.

Arfan menambahkan, kenaikan pajak merupakan hasil proses panjang kebijakan publik yang membutuhkan edukasi bagi masyarakat agar tidak hanya dipandang dari sisi beban, tetapi juga manfaat jangka panjangnya.

Sementara itu, Isra mengingatkan bahwa kondisi negara yang belum stabil menuntut pemerintah memberi ketenangan dan kepastian agar kebijakan baru tidak menambah keresahan.

Sedangkan Dahlan menyoroti pentingnya peran DPR dan DPRD dalam memastikan kebijakan perpajakan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Melalui forum ini, MD KAHMI berharap muncul gagasan solutif yang dapat mendukung kebijakan fiskal nasional lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.