Jakarta, CAKRAONLINE.COM— Bagi masyarakat perkotaan, pertimbangan membeli sepeda motor baru tidak hanya sebatas harga dan biaya perawatan, tetapi juga besaran pajak tahunan yang wajib dibayarkan. Dari sisi pajak, motor listrik dan motor berbahan bakar bensin menunjukkan perbedaan cukup signifikan.

Saat ini, motor listrik memperoleh insentif dari pemerintah berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik hanya diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35.000 per tahun.

Misalnya, Maka Cavalry 2025 maupun TVS iQube 2024, keduanya hanya dikenakan biaya tahunan sebesar Rp35.000. Kebijakan ini membuat motor listrik lebih ringan di kantong, terutama bagi konsumen yang memperhitungkan biaya operasional jangka panjang.

Sebaliknya, motor konvensional masih dikenakan PKB yang besarnya menyesuaikan nilai jual kendaraan serta status progresif kepemilikan.

Berdasarkan data salah satu STNK di Jakarta, Honda Beat 2024 yang belum terkena pajak progresif memiliki PKB Rp224.000 ditambah SWDKLLJ Rp35.000, sehingga total pajak per tahun Rp259.000. Adapun Honda Scoopy 2023 yang sudah masuk progresif ketiga dikenakan PKB Rp450.000 ditambah SWDKLLJ Rp35.000, dengan total Rp485.000 per tahun.

Contoh lain, Yamaha Nmax Neo 2024 di wilayah Bekasi dengan progresif kedua, dikenai PKB Rp450.000 plus SWDKLLJ Rp35.000, sehingga total pajak juga mencapai Rp485.000 per tahun. Dari perbandingan tersebut, terlihat jelas motor listrik hanya memerlukan Rp35.000 per tahun, sedangkan motor konvensional bisa mencapai Rp259.000 hingga hampir Rp500.000. Selisih ini menunjukkan motor listrik lebih hemat hingga lebih dari Rp400.000 per tahun dibanding motor berbahan bakar bensin.

Insentif nol persen PKB menjadi salah satu faktor yang membuat motor listrik semakin menarik, tidak hanya karena ramah lingkungan, tetapi juga lebih ekonomis dalam jangka panjang.